Indonesia berpotensi menjadi sebuah negara adidaya panas bumi

Mengatasi KTT Asia Pasifik untuk Proyek Iklim di Jakarta tahun lalu, mantan wakil presiden AS Al Gore mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya energi panas bumi dunia, mengatakan delegasi: "Para ilmuwan dan insinyur sekarang mengatakan dengan yakin bahwa beberapa bentuk panas bumi ditingkatkan produksi listrik mungkin merupakan salah satu sumber terbesar dari karbon-bebas listrik yang tersedia di dunia saat ini ... Dan Indonesia bisa menjadi negara adidaya listrik panas bumi. Dengan supergrids daerah baru yang sedang diusulkan di setiap benua, itu bisa menjadi kemajuan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. "

Gore tidak sendirian dalam mengidentifikasi potensi panas bumi di Indonesia tetapi dalam rangka untuk potensi energi untuk direalisasikan pemerintah harus mengatasi tiga tantangan utama, pengetahuan teknologi, dampak lingkungan dan investasi asing.

Sementara sejumlah perusahaan dari Amerika Serikat telah diinvestasikan dalam sektor tenaga listrik panas bumi di Indonesia, dengan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut jika ada keuntungan finansial yang memadai, penentu kunci keberhasilan panas bumi akan kerjasama dengan negara-negara lain yang telah berhasil mengembangkan teknologi ini. Semangat, pada April 2012 pemerintah Indonesia dan Selandia Baru menandatangani perjanjian kerjasama tentang energi panas bumi, dengan Selandia Baru sudah aktif dalam pengembangan panas bumi dengan sumber daya ini memberikan kontribusi 70 persen dari pangsa energi terbarukan.

Menurut pernyataan ESDM, kerjasama termasuk berbagi perkembangan dalam eksplorasi, pengembangan dan regulasi dengan maksud bahwa itu membantu dengan pengembangan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan panas bumi hingga tahun 2025. Dengan demikian ESDM melihat perjanjian kerjasama sebagai penting untuk mengembangkan rencana strategis bersama dengan program pendidikan dan pelatihan pada teknologi panas bumi untuk meningkatkan kualitas produksi panas bumi dan meningkatkan peran sektor swasta dalam mengembangkan sumber daya panas bumi di negara itu.

Sementara pemerintah tampaknya menangani masalah teknologi yang terkait dengan pengembangan panas bumi, dampak lingkungan dari pembangunan ini bisa membuktikan lebih menantang. Dengan sekitar 80 persen dari cadangan panas bumi Indonesia yang berlokasi di hutan konservasi, setiap pengembangan tanah ini membutuhkan keputusan presiden. Namun pada Mei 2011 The pemerintah berkomitmen untuk moratorium dua tahun pada pengembangan kehutanan di bawah kesepakatan iklim $ 1 miliar dengan Norwegia yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi, dan pemerintah masih berunding jangka panjang kebijakan kehutanan yang saat moratorium berakhir tahun depan.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah bahwa ia tidak dapat memenuhi potensi penuh panas bumi dan juga berkomitmen untuk kebijakan deforestasi jangka panjang yang akan penting untuk memenuhi emisi sukarela pemerintah menargetkan pengurangan 26 persen pada tahun 2020.

Sejak Indonesia membuat janji pengurangan emisi tersebut pada KTT Iklim PBB Kopenhagen 2009, kebijakan lingkungan yang telah pasti. Pemerintah memiliki kesempatan untuk bertemu emisinya tujuan pengurangan melalui penggunaan energi terbarukan meningkat, tetapi untuk mencapai hal ini harus memberikan kebijakan kehutanan yang mendukung pembangunan terbarukan sementara membatasi deforestasi untuk kaya karbon pengembangan proyek, seperti pertambangan batubara. Tapi secara ekonomi, setidaknya dalam jangka menengah, seperti kebijakan kehutanan bisa merugikan jika terbatas pendapatan ekspor batubara. Akibatnya pemerintah harus hati-hati mempertimbangkan risiko-reward lingkungan dan ekonomi skenario terkait dengan deforestasi.

Tantangan ketiga untuk pengembangan panas bumi, insentif keuangan, berlaku untuk semua pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Kurangnya insentif keuangan yang memadai dan subsidi energi yang berat harga telah kendala utama pada pengembangan terbarukan, sedangkan Daftar Negatif Investasi berdasarkan UU Investasi 2007 mencegah investasi asing di pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 10 MW bawah.

Sumber: renewableenergyworld.com